Dampak Penutupan USAID: Krisis Kesehatan di Uganda, Solidaritas Afrika Selatan, dan Peluang Geopolitik Baru

Keputusan pemerintah Amerika Serikat yang diambil di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump untuk menghentikan pendanaan USAID selama 90 hari telah mengguncang tatanan bantuan internasional. Langkah ini, yang awalnya bertujuan untuk menekan pengeluaran dalam negeri, kini membawa dampak yang jauh melampaui batas Amerika Serikat dan merembet ke sejumlah negara berkembang.

Krisis Kesehatan di Uganda

Di Uganda, penutupan bantuan USAID telah menyebabkan banyak klinik yang selama ini memberikan layanan vital bagi penderita HIV dan tuberkulosis (TB) harus ditutup. Klinik-klinik tersebut, yang melayani sekitar 1,5 juta warga hidup dengan HIV, kini tidak lagi memiliki dana untuk membeli obat, vaksin, serta kebutuhan medis lainnya. Dampaknya pun dirasakan tidak hanya oleh pasien, tetapi juga oleh para pegawai negeri di sektor kesehatan yang menggantungkan penghasilan dan gajinya dari dana bantuan tersebut. Kondisi yang semakin memprihatinkan ini memicu demonstrasi di jalanan, dengan masyarakat mendesak agar Amerika Serikat menunjukkan belas kasihan demi mencegah semakin banyaknya korban jiwa.

Solidaritas dan Keteguhan Afrika Selatan

Tidak hanya Uganda yang terdampak; di Afrika Selatan, situasi serupa turut mengancam sektor kesehatan. Meskipun negara ini hanya bergantung sekitar 17% pada pendanaan USAID untuk program HIV, pemerintah Afrika Selatan tetap mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari penutupan tersebut. Dalam pernyataan tegasnya, Presiden Afrika Selatan menyatakan:

“Kami tidak akan gentar dan tidak akan dibully. Kami adalah bangsa yang tangguh dan mandiri.”

Pernyataan ini tidak hanya mencerminkan semangat perlawanan terhadap tekanan internasional, tetapi juga menandakan tekad negara tersebut untuk berdiri sendiri dalam menghadapi krisis. Afrika Selatan telah dikenal di kancah internasional karena keberaniannya, termasuk saat menggugat kebijakan Israel di Pengadilan HAM Internasional.

Dampak di Negara-Negara Lain dan Peluang untuk China

Krisis yang ditimbulkan oleh penghentian pendanaan USAID tidak berhenti di Uganda dan Afrika Selatan. Di negara-negara lain, seperti Suriah, fasilitas kesehatan yang sebelumnya memberikan terapi HIV dan program pencegahan TB terpaksa ditutup, menimbulkan kekhawatiran atas peningkatan kasus penyakit yang semakin mengancam.

Ironisnya, kekosongan dana yang dihasilkan dari penutupan USAID membuka peluang geopolitik baru. Negara-negara seperti China, melalui inisiatif Belt and Road, mulai menyalurkan dukungan teknis dan dana kepada negara-negara berkembang di Asia dan Afrika. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk mengukuhkan posisi China sebagai "penyelamat" di dunia Selatan, yang kini semakin haus akan alternatif pendanaan dari Barat.

Efek pada Kebijakan Domestik: Cerminan dari Indonesia

Fenomena penghentian bantuan internasional ini memiliki resonansi yang signifikan di dalam negeri, terutama di Indonesia. Pemerintah Indonesia tengah mengimplementasikan efisiensi belanja negara dengan target penghematan yang sangat besar dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Kebijakan ini menyebabkan pemotongan anggaran di berbagai kementerian vital, antara lain:

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek): Mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp22,5 triliun dari pagu awal Rp57,6 triliun, atau setara dengan efisiensi sekitar 39%.
Kementerian Kesehatan: Mendapatkan pemotongan anggaran lebih dari Rp19,6 triliun dari total anggaran belanja awal sebesar Rp105,7 triliun, menghasilkan efisiensi sebesar 18,54%.

Langkah efisiensi belanja ini merupakan upaya untuk menata keuangan negara yang selama ini tergantung pada pinjaman dan bantuan luar negeri. Namun, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan kritis: Apakah efisiensi anggaran dapat membawa kebaikan jangka panjang, atau justru menimbulkan konsekuensi yang memberatkan sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur?

Kesimpulan dan Refleksi

Penutupan pendanaan USAID oleh Amerika Serikat telah menimbulkan dampak luas yang tak terelakkan—dari krisis kesehatan di Uganda, solidaritas dan keteguhan Afrika Selatan, hingga peluang bagi negara-negara lain seperti China untuk memperluas pengaruhnya di dunia Selatan. Di sisi lain, kebijakan efisiensi belanja negara yang diterapkan di Indonesia mencerminkan upaya untuk mengatur ulang prioritas keuangan nasional di tengah tekanan global.

Pertanyaan yang kini menggantung adalah:

Apakah kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan langkah strategis untuk mencapai stabilitas keuangan jangka panjang?
Ataukah, jika tidak direncanakan secara cermat, kebijakan tersebut akan menimbulkan konsekuensi negatif pada sektor-sektor vital yang selama ini menjadi fondasi pembangunan negara?

Refleksi ini menjadi sangat penting bagi masa depan kebijakan domestik dan peran Indonesia dalam peta politik global. Hanya dengan pengelolaan yang hati-hati, diversifikasi sumber pendanaan, dan inovasi dalam pelayanan publik, Indonesia dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan yang lebih merata.

Bagaimana menurut Anda? Apakah efisiensi anggaran yang diterapkan sekarang akan menjadi fondasi kestabilan ekonomi masa depan, atau justru akan menimbulkan kekosongan dalam pelayanan publik yang selama ini telah menopang kehidupan masyarakat? Diskusi terbuka mengenai hal ini menjadi kunci dalam menentukan arah kebijakan nasional di era globalisasi yang semakin dinamis.