🇮🇩 Paradoks Indonesia: Negara Kaya, Rakyat Miskin — Mengurai Akar Ketimpangan dan Jalan Reformasi

🇮🇩 Paradoks Indonesia: Negara Kaya, Rakyat Miskin — Mengurai Akar Ketimpangan dan Jalan Reformasi

"Ketika sistem dikuasai oleh oligarki, rakyat hanya menjadi penonton di negerinya sendiri." — Mahfud MD

Indonesia, sebuah negara yang diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam melimpah, potensi demografi yang besar, dan posisi geografis strategis di Asia Tenggara. Namun, sebuah ironi pahit kerap menghantui: Indonesia, negeri yang kaya sumber daya dan potensi demografi, ironisnya masih dihantui kemiskinan massal. Paradoks 'negara kaya, rakyat miskin' ini, seperti dikritisi Mahfud MD dan sejalan dengan pandangan Prabowo Subianto, menunjukkan kekayaan nasional yang tersandera struktur politik-ekonomi timpang dan elite oligarkis. Kritik ini bukan sekadar retorika semata, melainkan cerminan dari realitas yang menuntut perhatian serius, di mana potensi besar bangsa tak sepenuhnya dinikmati oleh mayoritas rakyatnya. Ini adalah kegagalan sistemik yang menuntut pembedahan mendalam dan solusi transformatif demi terwujudnya kesejahteraan yang merata dan berkeadilan.

📊 1. Dominasi Oligarki dan Konsentrasi Kekayaan Ekstrem

Ini adalah akar permasalahan fundamental dari paradoks yang ada: di balik gemuruh narasi pertumbuhan ekonomi yang sering dibanggakan, struktur kekuasaan di Indonesia justru memperlihatkan wajah plutokrasi yang kental. Plutokrasi adalah sebuah sistem politik di mana kekuasaan dan pengaruh didominasi dan dikendalikan secara terang-terangan oleh para pemilik modal atau kaum superkaya. Kekuasaan ekonomi yang terakumulasi di tangan segelintir elite ini kemudian diterjemahkan menjadi pengaruh politik yang tak terbantahkan, menciptakan lingkaran setan ketimpangan yang mengabadikan status quo dan menghambat distribusi kemakmuran yang lebih adil. Data menunjukkan ketimpangan kekayaan yang mencengangkan, yang tidak hanya menghambat keadilan sosial dan mengancam kohesi masyarakat, tetapi juga mereduksi mobilitas sosial bagi mayoritas penduduk dan secara perlahan mengikis legitimasi institusi demokrasi.

• Konsentrasi Kekayaan Ekstrem: Angka statistik mengungkapkan fakta yang sangat memprihatinkan tentang distribusi kekayaan di Indonesia: Hanya 1% orang terkaya menguasai lebih dari 50% kekayaan nasional. Persentase yang mengejutkan ini bukan sekadar statistik belaka; melainkan indikasi akut tentang bagaimana sebagian besar arus modal, keuntungan ekonomi, dan peluang bisnis cenderung mengalir dan terakumulasi di puncak piramida ekonomi, meninggalkan bagian yang sangat terbatas atau proporsi yang minimal bagi 99% penduduk lainnya. Lebih lanjut, jika kita memperluas cakupan, 10% teratas menguasai 73% kekayaan nasional, yang berarti hanya menyisakan 27% untuk dinikmati oleh 90% warga lainnya. Ini adalah cerminan nyata dari ketidakadilan distribusi yang menciptakan jurang pemisah sosial dan ekonomi yang semakin dalam, membatasi akses mayoritas terhadap peluang ekonomi, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan pada akhirnya, menghalangi mereka mencapai tingkat kesejahteraan yang layak. Kesenjangan ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan politik yang serius.

• Monopoli Lahan: Dalam hal kepemilikan tanah, salah satu aset produktif paling fundamental, situasinya tidak kalah mengkhawatirkan: 1% penguasa lahan menguasai 67% total tanah nasional. Konsentrasi kepemilikan aset dasar ini memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang serius. Tanah, yang secara historis dan kultural merupakan modal utama bagi petani, masyarakat adat, dan komunitas pedesaan untuk hidup dan berproduksi, kini terkonsentrasi di tangan segelintir korporasi besar (seringkali di sektor perkebunan, pertambangan, atau properti) atau individu superkaya. Kondisi ini secara langsung mengakibatkan konflik agraria yang tak berkesudahan di berbagai wilayah, pemiskinan petani kecil yang kehilangan akses atas lahannya, dan memperparah ketimpangan struktural di pedesaan. Ketiadaan akses terhadap lahan produktif seringkali memaksa masyarakat pedesaan untuk meninggalkan cara hidup tradisional mereka, beralih profesi menjadi buruh upahan di perkotaan/sektor formal dengan kondisi rentan. Dalam kasus ekstrem, ketiadaan lahan bahkan dapat menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal dan menjadi tunawisma di tanah leluhur sendiri.

• Politik Uang dan Kartel Ekonomi: Biaya politik di Indonesia telah melambung sangat tinggi, mulai dari pemilihan kepala daerah hingga pemilihan presiden dan legislatif, menjadikan proses politik sangat bergantung pada sumber daya finansial. Dalam konteks ini, para pemodal besar secara efektif menjadi sponsor utama pemilu dan partai politik. Kondisi ini menciptakan ketergantungan politisi dan partai pada sumber daya finansial dari elite bisnis, yang pada gilirannya melemahkan independensi kebijakan publik. Konsekuensinya jelas dan merusak: setelah figur politik didukung oleh dana besar berhasil meraih kekuasaan, kebijakan ekonomi cenderung berpihak pada kepentingan elite penyandang dana ini, bukan pada kesejahteraan rakyat banyak. Hal ini termanifestasi dalam berbagai bentuk: mulai dari kebijakan regulasi yang menguntungkan kelompok tertentu (fenomena yang dikenal sebagai regulatory capture), pemberian konsesi sumber daya alam yang eksklusif dan menguntungkan segelintir pihak, hingga alokasi proyek-proyek infrastruktur besar yang hanya menguntungkan kroni-kroni tertentu. Praktik-praktik ini secara langsung memicu pembentukan kartel-kartel ekonomi yang menggerogoti potensi ekonomi nasional, membatasi persaingan sehat di pasar, dan pada akhirnya menciptakan monopoli atau oligopoli yang merugikan konsumen serta menghambat pertumbuhan pelaku usaha kecil dan menengah.

• Capital Flight: Fenomena capital flight, di mana dana milik pengusaha Indonesia disimpan atau dipindahkan ke luar negeri, diperkirakan mencapai angka fantastis Rp 1.400 triliun. Angka ini sungguh mencengangkan, karena nyaris menyamai seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sekitar Rp 2.100 triliun. Jumlah ini bukan sekadar angka pada laporan keuangan; melainkan indikasi kuat minimnya kepercayaan sebagian besar pengusaha terhadap stabilitas dan prospek sistem ekonomi domestik, potensi praktik pengemplangan pajak, dan kekhawatiran akan ketidakpastian hukum atau politik di dalam negeri. Konsekuensi dari capital flight ini sangat besar dan merugikan bagi pembangunan nasional: hilangnya potensi investasi yang seharusnya bisa menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri, erosi basis pajak negara yang berarti berkurangnya pendapatan untuk membiayai layanan publik, dan pada akhirnya, berkurangnya kemampuan pemerintah untuk membiayai program-program kesejahteraan sosial serta pembangunan infrastruktur vital yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Ini juga dapat meningkatkan kebutuhan akan utang luar negeri, menambah beban finansial di masa depan.

⚖️ 2. Kemiskinan: Jurang Antara Statistika dan Realita

Angka kemiskinan resmi seringkali dijadikan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam pembangunan dan seringkali disajikan dengan nada optimis. Namun, jika dilihat dari standar global dan realitas kehidupan sehari-hari, jurang antara statistik dan realita ini begitu lebar, menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks dan memprihatinkan dibandingkan narasi resmi yang sering disampaikan. Ini adalah persoalan definisi, metode pengukuran, dan interpretasi data yang berdampak pada pemahaman kita tentang skala sebenarnya dari kemiskinan dan kerentanan di Indonesia.

Metode	Tingkat Kemiskinan	Jumlah Penduduk	Standar
BPS Nasional	8.57%	24 juta jiwa	Garis kebutuhan dasar nasional (Rp 595.242/bulan)
World Bank (UMIC)	60.3%	172 juta jiwa	Standar negara berpenghasilan menengah atas ($6.85/hari)
World Bank (LMIC)	15.6%	44.3 juta jiwa	Standar negara menengah bawah ($3.65/hari)

Meskipun secara klasifikasi, Indonesia telah berhasil masuk sebagai negara berpenghasilan menengah atas (GNI/kapita: $4.870) berdasarkan kriteria Bank Dunia, fakta bahwa mayoritas penduduknya masih hidup dalam kondisi rentan—jauh di atas ambang kemiskinan nasional versi BPS, namun sangat jauh di bawah standar pendapatan yang layak secara global—mengindikasikan bahwa definisi "kaya" yang kerap digaungkan belum sepenuhnya menyentuh lapisan bawah masyarakat. Garis kemiskinan nasional yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) seringkali dianggap terlalu rendah oleh para ekonom dan aktivis sosial. Garis ini hanya mencakup kebutuhan dasar yang sangat minimalis, seperti kalori minimal dan sedikit uang untuk sandang dan papan, tanpa memperhitungkan kebutuhan vital lainnya seperti pendidikan berkualitas, akses kesehatan yang memadai, transportasi, komunikasi, apalagi rekreasi atau pengembangan diri.

Akibatnya, jutaan penduduk yang secara resmi tidak miskin menurut BPS, sebenarnya hidup dalam kondisi "rentan miskin". Mereka berada tepat di atas garis kemiskinan, di mana satu guncangan ekonomi kecil—misalnya, satu anggota keluarga sakit parah, gagal panen karena perubahan iklim ekstrem, atau pemutusan hubungan kerja (PHK) mendadak—dapat dengan mudah menjerumuskan mereka kembali ke bawah garis kemiskinan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian ekonomi yang kronis dan menghambat upaya pengentasan kemiskinan jangka panjang. Kerentanan ini juga membatasi kemampuan mereka untuk berinvestasi pada masa depan (misalnya pendidikan anak atau kesehatan), sehingga melanggengkan siklus kemiskinan antar generasi.

🛢️ 3. Kebocoran Sistemik dan Korupsi "Legal"

Salah satu kritik paling tajam Mahfud MD, yang mencerminkan pandangan banyak pengamat, tertuju pada praktik "perampokan legal" dalam sektor sumber daya alam. Ini adalah sebuah fenomena masif yang menguras kekayaan negara secara sistematis dan besar-besaran, namun seringkali luput dari jerat hukum karena terkamuflase dalam prosedur atau celah legal. Ini bukan sekadar korupsi konvensional yang melibatkan suap terang-terangan, melainkan manipulasi sistem, regulasi, dan celah hukum yang memungkinkan pengalihan kekayaan negara ke kantong swasta dengan dalih legalitas atau berdasarkan perjanjian yang tidak transparan dan tidak adil.

• Skandal Perdagangan Minyak Mentah 'Fiktif': Salah satu praktik mencolok yang menjadi sorotan adalah skandal perdagangan minyak mentah 'fiktif'. Dalam praktik ini, minyak mentah Indonesia dijual dengan harga sangat rendah, misalnya hanya $3 per barel, ke entitas di luar negeri yang seringkali merupakan perusahaan afiliasi atau perusahaan cangkang (shell company) yang terafiliasi dengan elite domestik. Kemudian, minyak yang sama itu 'dibeli kembali' oleh Indonesia (misalnya oleh BUMN) dengan harga pasar yang jauh lebih tinggi, seperti $9 per barel, ironisnya tanpa adanya pengiriman fisik minyak itu sendiri. Selisih harga inilah yang menjadi keuntungan haram bagi pihak-pihak yang terlibat. Ini adalah modus penyelundupan sistemik yang terkamuflase legalitas, mengakibatkan kerugian negara triliunan rupiah tiap tahun—sebuah 'perampokan' kekayaan bangsa secara terang-terangan yang berlangsung di bawah radar pengawasan publik karena kompleksitas transaksinya. Skema semacam ini tidak hanya menguras kas negara tetapi juga merusak kepercayaan pada tata kelola sektor energi dan menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat.

• Indeks Persepsi Korupsi (IPK): Skor Indonesia stagnan di angka 37/100, jauh dari target 60 yang diidamkan sebagai indikator tata kelola yang baik dan transparan. Bahkan, skor tertinggi yang pernah dicapai hanya 40 pada tahun 2019. Stagnasi ini menunjukkan rendahnya kepercayaan publik dan investor, baik domestik maupun internasional, terhadap integritas lembaga publik serta efektivitas sistem hukum dalam memberantas korupsi secara fundamental. Korupsi yang sistemik dan terinstitusionalisasi ini menciptakan biaya tinggi bagi ekonomi—misalnya, "biaya tidak resmi" untuk izin usaha, distorsi persaingan, dan inefisiensi proyek. Hal ini menghambat investasi, mendistorsi alokasi sumber daya yang seharusnya untuk publik, dan pada akhirnya memperburuk ketimpangan dengan mengalihkan sumber daya dari masyarakat luas ke kelompok-kelompok tertentu.

• Rasio Gini: Dengan angka 0.381, ketimpangan pendapatan di Indonesia tergolong tinggi. Angka ini mencerminkan distribusi pendapatan yang sangat tidak merata, di mana sebagian kecil penduduk menguasai porsi pendapatan yang sangat besar, sementara mayoritas berjuang dengan pendapatan yang stagnan atau bahkan menurun jika disesuaikan dengan biaya hidup. Kondisi ketimpangan yang ekstrem ini berpotensi memicu berbagai masalah sosial, termasuk ketidakstabilan sosial, peningkatan angka kriminalitas karena frustrasi ekonomi, dan erosi modal sosial. Selain itu, ketimpangan yang tinggi juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan karena mengurangi daya beli mayoritas penduduk dan membatasi akses mereka terhadap sumber daya produktif. Ketidakadilan ekonomi yang mendalam dapat memecah belah masyarakat dan menghalangi partisipasi penuh warga dalam pembangunan.

🏫 4. Ketimpangan Sektoral: Pendidikan, Ekonomi, dan Wilayah

Ketimpangan di Indonesia meluas melampaui distribusi kekayaan finansial; ia merambah sektor fundamental seperti pendidikan dan struktur ekonomi, serta secara tajam menciptakan jurang pembangunan antarwilayah yang menghambat potensi kemajuan nasional secara holistik dan berkelanjutan. Ketimpangan ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana daerah dan kelompok yang sudah tertinggal semakin sulit mengejar ketertinggalan.

📚 Pendidikan Tinggi: Harapan di Tengah Ketimpangan

Meskipun angka partisipasi perguruan tinggi secara nasional menunjukkan peningkatan yang menggembirakan menjadi 32%, angka ini seringkali menutupi kesenjangan antarwilayah yang sangat mencolok, yang pada dasarnya menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi masih merupakan privilese bagi sebagian kecil masyarakat, terutama yang berada di pusat-pusat pertumbuhan.

• Yogyakarta memimpin dengan partisipasi kuliah mencapai 73.9%, tertinggi secara nasional. Angka ini mencerminkan ekosistem pendidikan yang maju, banyaknya pilihan perguruan tinggi berkualitas, dan aksesibilitas yang baik bagi penduduknya, menjadikannya pusat pendidikan yang menarik.

• Sebaliknya, Papua Tengah hanya mencapai 15.45%, terendah secara nasional. Jurang yang dalam ini menggambarkan keterbatasan infrastruktur pendidikan yang parah, kurangnya kualitas guru yang memadai, dan berbagai faktor sosio-ekonomi yang kompleks (seperti kemiskinan ekstrem, konflik, dan aksesibilitas geografis) yang secara kolektif menghambat anak-anak Papua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keterbatasan ini melanggengkan lingkaran kemiskinan dan ketertinggalan.

• Bahkan provinsi besar dengan populasi tinggi seperti Jawa Barat masih di bawah rata-rata nasional (<30%), menunjukkan bahwa masalah ketimpangan pendidikan tidak hanya terjadi di wilayah terpencil, tetapi juga di jantung populasi dan ekonomi negara. Ini mengindikasikan bahwa pemerataan akses dan kualitas pendidikan adalah tantangan nasional yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan.

Kualitas pendidikan itu sendiri juga timpang secara struktural. Banyak sekolah di daerah terpencil atau pedesaan tidak memiliki guru tetap yang berkualitas dan berdedikasi, fasilitas dasar yang memadai (seperti listrik, air bersih, atau sanitasi), atau akses terhadap buku dan materi ajar yang relevan dan terkini. Lebih miris lagi, 30% guru honorer masih digaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR), meskipun mereka seringkali menjadi tulang punggung pendidikan di daerah-daerah terpencil. Kondisi ini mencerminkan kurangnya perhatian dan investasi terhadap pilar utama pendidikan. Situasi ini berdampak langsung pada kualitas pengajaran, motivasi dan kesejahteraan guru, serta pada akhirnya, kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Ketimpangan pendidikan ini berimplikasi jangka panjang pada kesenjangan keterampilan, produktivitas angkatan kerja, dan daya saing bangsa di kancah global. Generasi yang tidak memiliki akses pendidikan berkualitas akan kesulitan bersaing di pasar kerja modern.

🛠️ Struktur Ekonomi: Dominasi Informal dan Ketergantungan Komoditas

Struktur ekonomi Indonesia masih menunjukkan ciri-ciri yang menghambat pertumbuhan inklusif dan penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan, menjadikannya rentan terhadap gejolak global dan gagal menciptakan pekerjaan berkualitas bagi semua.

• Pekerja Informal: Sekitar 60% angkatan kerja Indonesia berada di sektor informal, yang dicirikan oleh produktivitas rendah, minimnya jaminan sosial (seperti asuransi kesehatan atau pensiun), dan penghasilan yang tidak menentu. Sektor ini seringkali identik dengan pekerjaan "sekunder" tanpa kontrak formal, perlindungan hukum yang memadai, atau akses ke kredit perbankan dan pelatihan profesional. Dominasi sektor informal menunjukkan rapuhnya fondasi ekonomi bagi mayoritas penduduk, membuat mereka sangat rentan terhadap guncangan ekonomi (misalnya, pandemi atau krisis), sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, dan tidak memiliki keamanan finansial jangka panjang. Ini juga menyulitkan pemerintah untuk mengumpulkan pajak dan mengatur tenaga kerja secara efektif.

• Ketergantungan Komoditas: Ekspor Indonesia masih sangat bergantung pada komoditas mentah seperti batubara, minyak sawit mentah (CPO), dan mineral mentah lainnya, yang secara kolektif menyumbang 25% dari total ekspor. Ketergantungan yang berlebihan pada komoditas ini membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga global, yang seringkali tidak stabil dan di luar kendali Indonesia. Gejolak harga komoditas dapat menyebabkan "boom and bust cycles" yang merusak stabilitas ekonomi makro. Sementara itu, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun, dari 29% (2001) menjadi hanya 17.2% pada tahun 2023. Penurunan ini sangat mengkhawatirkan karena manufaktur adalah sektor yang padat karya, mampu menciptakan banyak lapangan kerja, mendorong inovasi, dan menghasilkan nilai tambah tinggi. Ini menandakan kurangnya diversifikasi ekonomi, lambatnya industrialisasi berkelanjutan, dan minimnya upaya untuk bergerak naik dalam rantai nilai global. Indonesia, alih-alih menjadi produsen barang jadi yang kompleks, masih terjebak sebagai pengekspor bahan mentah, yang sebagian besar keuntungannya banyak dinikmati oleh negara-negara pengimpor yang mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi. Kondisi ini menghambat penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang inklusif.

🌱 5. Agenda Perubahan: Harapan dan Tantangan Pemerintahan Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto menawarkan visi perbaikan yang berupaya menjawab tantangan struktural yang telah dijelaskan ini melalui program-program prioritasnya. Namun, tantangan dalam implementasinya tetap besar dan membutuhkan reformasi yang komprehensif, tidak hanya pada tingkat kebijakan makro, tetapi juga pada detail implementasi di lapangan dan mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan.

• Makan Bergizi Gratis: Program ini dirancang untuk menjangkau 82,9 juta anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia dengan tujuan utama mengurangi angka stunting. Angka stunting di Indonesia telah berhasil diturunkan dari 37% pada tahun 2013 menjadi 21.6% pada tahun 2022, namun targetnya adalah menurunkan angka ini lebih jauh lagi. Program ini bukan sekadar bantuan pangan, melainkan investasi fundamental dan jangka panjang untuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di masa depan. Dampak positifnya tidak hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga pada perkembangan kognitif dan kapasitas belajar anak, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja di masa depan dan secara signifikan mengurangi beban biaya kesehatan jangka panjang. Program ini menjadi salah satu pilar utama untuk membangun fondasi generasi Indonesia Emas 2045 yang sehat, cerdas, dan kompetitif secara global.

• Hilirisasi Industri: Keberhasilan program hilirisasi nikel patut diapresiasi sebagai langkah awal yang konkret dalam meningkatkan nilai tambah komoditas mineral Indonesia di dalam negeri, menciptakan ribuan lapangan kerja baru, dan menarik investasi asing. Namun, efektivitas hilirisasi pada komoditas lain seperti bauksit dan tembaga dalam menciptakan lapangan kerja yang substansial serta nilai tambah domestik yang signifikan masih dipertanyakan, bahkan terkesan stagnan atau kurang optimal. Untuk itu, mendesak perlunya strategi hilirisasi yang lebih komprehensif, transparan, dan berkelanjutan. Strategi ini harus fokus pada pembangunan kapasitas lokal (bukan hanya pabrik), yaitu melalui kemitraan lokal yang kuat, transfer teknologi yang nyata dan terukur, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri. Tujuannya adalah agar manfaat hilirisasi benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat dan pelaku usaha lokal, bukan hanya segelintir investor asing atau elite domestik yang memiliki konsesi. Tanpa strategi yang matang dan pengawasan ketat, hilirisasi bisa jadi hanya memindahkan pengolahan tanpa mengoptimalkan keuntungan bagi bangsa secara keseluruhan.

• Reformasi Pajak & Iklim:

  • Rasio pajak Indonesia hanya 10.2% dari PDB, angka ini jauh tertinggal sekitar 6% dari rata-rata global. Kesenjangan ini menunjukkan ruang yang besar untuk peningkatan pendapatan negara. Peningkatan rasio pajak secara adil dan efisien krusial untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada utang. Reformasi ini memerlukan perluasan basis pajak (misalnya dengan menyasar sektor ekonomi digital atau properti yang belum optimal), peningkatan kepatuhan wajib pajak (melalui digitalisasi dan edukasi), serta penindakan tegas terhadap praktik penghindaran dan pengemplangan pajak, terutama dari korporasi besar dan individu berpenghasilan tinggi. Dana yang terkumpul dari pajak adalah tulang punggung pembangunan berkelanjutan.

  • Indonesia juga memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin aksi iklim global, mengingat potensi karbon hutan yang mencapai lebih dari 30 miliar ton CO₂. Potensi ini menjadikan hutan dan ekosistem Indonesia sebagai penyerap karbon raksasa. Target restorasi 75.000 hektare mangrove adalah langkah konkret menuju pemulihan ekosistem pesisir yang penting untuk mitigasi iklim dan ketahanan bencana. Selain itu, perluasan sistem carbon pricing (seperti pajak karbon atau perdagangan emisi) adalah langkah positif menuju ekonomi hijau. Ini bukan hanya tentang lingkungan, tetapi juga peluang ekonomi baru melalui perdagangan karbon dan investasi di sektor energi terbarukan (surya, angin, panas bumi) serta pariwisata berkelanjutan. Memanfaatkan potensi ini secara berkelanjutan akan menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam transisi energi global dan menciptakan sumber pendapatan baru yang ramah lingkungan.

💎 Kesimpulan: Menembus Cangkang Oligarki

Paradoks "negara kaya, rakyat miskin" di Indonesia bukanlah sekadar masalah angka statistik yang bisa diabaikan atau dibenarkan dengan narasi pertumbuhan. Sebaliknya, ini adalah masalah struktural yang mengakar kuat dalam sistem politik dan ekonomi bangsa. Mahfud MD, dengan analisis kritisnya yang sejalan dengan gagasan Prabowo Subianto, menyuarakan kebenaran yang jarang disentuh dalam narasi arus utama: bahwa akar kemiskinan dan ketimpangan yang persisten adalah sistem politik-ekonomi yang dikendalikan dan dimanipulasi oleh segelintir elite yang disebut oligarki. Cengkeraman oligarki ini telah secara sistematis menggerogoti potensi bangsa, mendistorsi alokasi sumber daya, dan secara fundamental menghalangi tercapainya keadilan sosial yang menjadi cita-cita kemerdekaan.

Jika Indonesia ingin benar-benar meraih predikat "Emas" pada 2045 — dengan target ambisius 60% anak muda menempuh pendidikan tinggi dan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% yang inklusif dan berkelanjutan — maka tidak ada jalan lain selain melakukan perubahan struktural yang berani, fundamental, dan transformatif. Tiga syarat krusial harus dipenuhi, yang menuntut tidak hanya komitmen politik yang kuat dari pemimpin, tetapi juga partisipasi aktif, kesadaran kritis, dan dukungan seluruh elemen masyarakat:

1. Membongkar dominasi oligarki yang menguasai sumber daya dan kebijakan negara. Ini berarti melakukan peninjauan ulang yang menyeluruh terhadap konsesi-konsesi besar yang tidak adil, memberantas praktik kartel dan monopoli yang merusak persaingan, serta memastikan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan adil. Reformasi politik harus memastikan bahwa proses pemilihan umum dan pemerintahan bebas dari pengaruh uang yang merusak.

2. Meningkatkan keadilan pajak dan distribusi kekayaan melalui kebijakan yang pro-rakyat. Ini mencakup peningkatan rasio pajak yang progresif, di mana mereka yang berpenghasilan dan berkekayaan lebih besar berkontribusi lebih banyak. Selain itu, perluasan basis pajak yang adil, peningkatan kepatuhan pajak bagi semua lapisan masyarakat (terutama kelompok kaya dan korporasi besar), serta implementasi program-program redistribusi kekayaan yang efektif seperti reformasi agraria yang adil, penguatan jaminan sosial, dan subsidi tepat sasaran untuk kelompok rentan.

3. Menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, bukan sekadar objek dari proyek-proyek ekonomi atau angka statistik. Ini berarti investasi besar-besaran dan berkelanjutan pada pendidikan berkualitas yang merata di seluruh jenjang dan wilayah, akses kesehatan yang terjangkau dan berkualitas tinggi bagi setiap warga negara, penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkesinambungan dengan upah yang adil, serta penguatan jaring pengaman dan perlindungan sosial bagi seluruh warga negara. Fokus harus bergeser secara fundamental dari pertumbuhan angka PDB semata menjadi peningkatan kualitas hidup, kapasitas manusia, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara inklusif.

4. Mewujudkan Sila Ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Lebih dari sekadar poin kebijakan, sila kelima Pancasila adalah fondasi etis dan tujuan akhir dari setiap upaya pembangunan. Ini menuntut penerapan prinsip keadilan dalam setiap aspek kehidupan: dari akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi dan pelayanan publik, perlakuan hukum yang tidak diskriminatif, hingga kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap ranah sosial dan politik. Keadilan sosial bukan hanya tentang pemerataan hasil, tetapi juga pemerataan kesempatan dan proses, memastikan bahwa tidak ada warga negara yang tertinggal karena struktur yang tidak adil. Ini adalah panggilan untuk membangun sistem yang benar-benar inklusif, di mana setiap individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang dan menikmati buah pembangunan.

Tanpa perubahan struktural yang berani dan komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa, rakyat Indonesia akan terus menjadi penonton di panggung kekayaan negerinya sendiri. Maka, pertanyaannya kini menjadi sangat mendesak: akankah paradoks yang menghantui ini terus berlanjut dan menghambat potensi besar Indonesia yang sebenarnya, ataukah kita berani bergerak bersama, menembus cangkang oligarki, dan mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur bagi seluruh rakyatnya—sebuah Indonesia yang benar-benar adil dan makmur untuk semua, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesejahteraan?

✍️ Penulis: Artikel ini disusun oleh [ChatGPT & Sahudin Krishna] berdasarkan data dari BPS, World Bank, Transparency International, dan berbagai sumber resmi kebijakan publik.